Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan

DAMPAK DAN STIGMA SOSIAL TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN

2026-06-18T20:36:07+07:00

Sexual violence in boarding schools is an extraordinary crime that tarnishes the dignity of academic institutions. This study aims to analyze the psychological impact, social stigma, law enforcement, and causal factors of sexual violence through a case study of Herry Wirawan, who raped 13 female students. The method used was descriptive qualitative, with a case study approach and literature review. The results show that the perpetrator's actions exploited extreme power imbalances and manipulated religious doctrine to silence the victim in a "culture of silence." This case had a multidimensional, destructive impact on the victim, including hemorrhaging, early pregnancy, severe psychological trauma (PTSD), and dropping out of school. Sociologically, this case triggered a negative stigma and a crisis of public trust in Islamic boarding schools (pesantren). Law enforcement through the death penalty and full restitution through the confiscation of the perpetrator's assets are crucial steps to provide substantive justice. This study recommends the importance of regular external monitoring by the Ministry of Religious Affairs and the full implementation of Ministerial Regulation (PMA) Number 73 of 2022 through the establishment of a Task Force for the Prevention and Handling of Sexual Violence (PPKS) to create a safe learning environment.

ANALISIS YURIDIS PENANGANAN FAKTUR PAJAK "000" DALAM SISTEM ADMINISTRASI PPN TERHADAP PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM PKP

2026-08-14T22:23:15+07:00

Perkembangan digitalisasi administrasi perpajakan melalui Coretax Administration System menimbulkan dinamika dalam penanganan Faktur Pajak dengan NPWP “000”, khususnya terkait kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Penelitian ini bertujuan menganalisis kesenjangan antara das sollen dan das sein dalam penanganan Faktur Pajak “000”, serta implikasi hukumnya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi PKP. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus melalui analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan belum mengatur secara eksplisit pengertian, klasifikasi, dan akibat hukum Faktur Pajak “000”, sedangkan dalam praktik istilah tersebut telah digunakan sebagai instrumen pengawasan administrasi perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan perbedaan perlakuan terhadap PKP. Selain itu, tindakan administratif berupa penonaktifan akses pembuatan faktur pajak dapat memengaruhi kelangsungan usaha PKP sehingga penerapannya harus berlandaskan asas legalitas, kepastian hukum, proporsionalitas, serta perlindungan hukum.

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS ATAS PEMBUATAN AKTA AUTENTIK YANG CACAT HUKUM

2026-08-14T22:25:04+07:00

Notaris sebagai pejabat umum berwenang membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Namun, dalam praktik masih ditemukan akta autentik yang cacat hukum akibat tidak terpenuhinya syarat formil maupun materiil, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban notaris atas pembuatan akta autentik yang cacat hukum serta batas pertanggungjawaban notaris beserta akibat hukum yang timbul bagi para pihak yang dirugikan. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban notaris diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang meliputi tanggung jawab administratif, perdata, dan pidana. Batas pertanggungjawaban notaris didasarkan pada adanya kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan kewajiban jabatan, sedangkan akibat hukum akta yang cacat hukum dapat berupa degradasi kekuatan pembuktian, pembatalan, batal demi hukum, serta hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.