ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENDORONG EKONOMI DESA DI INDONESIA
Kata Kunci:
Village Fund, village economy, rural development, fiscal decentralization, BUMDes.Abstrak
This study aims to analyze the effectiveness of government policies in encouraging the development of the village economy in Indonesia, with a focus on the Village Fund (Dana Desa) program and its supporting policies from 2015 to 2024. Using a qualitative approach combined with secondary data analysis and policy evaluation frameworks, this research examines the extent to which fiscal decentralization, infrastructure development, village-owned enterprises (BUMDes), and human resource capacity-building programs have contributed to economic growth, poverty reduction, and inequality decline at the village level. The findings reveal that although the Village Fund has significantly increased physical infrastructure and village economic activity, its impact on inclusive and sustainable economic growth remains limited due to uneven implementation capacity, lack of innovation in BUMDes management, and weak monitoring and evaluation systems. This study recommends policy reforms that emphasize economic empowerment based on local potential, digitalization of village governance, and stronger synergy between central and regional governments to achieve a more equitable and sustainable village economy.
Referensi
Anggraeni, M. R., Desiana, P. M., & Paramita, P. D. (2020). Pengaruh Dana Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Pembangunan Desa. Journal of Economic, Business and Engineering, 2(1), 56-64.
Antlov, H., Wetterberg, A., & Dharmawan, L. (2021). Village governance, community life, and the 2014 Village Law in Indonesia. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 57(2), 153-179.
Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Statistik Indonesia 2023: Kemiskinan dan Ketimpangan Pedesaan. Jakarta: BPS.
Budiono, P. (2021). Strategi Pengembangan BUMDes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 18(2), 145-156.
Hidayat, R., & Sari, N. (2022). Pengembangan Desa Wisata sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Era Pandemi. Jurnal Pariwisata dan Budaya, 13(1), 23-35.
Kejaksaan Republik Indonesia. (2024). Laporan Tahunan Kejaksaan Agung RI Tahun 2023. Jakarta: Kejaksaan RI.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2021). Laporan Kinerja Kementerian Desa PDTT Tahun 2020. Jakarta: Kemendes PDTT.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2023). Indeks Desa Membangun 2023. Jakarta: Kemendes PDTT.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). APBN Kita: Kinerja dan Fakta Edisi Januari 2024. Jakarta: Kemenkeu RI.
Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2024). Statistik Telekomunikasi Indonesia 2023. Jakarta: Kominfo.
Prasetyo, A., & Wibowo, S. (2023). Digitalisasi Ekonomi Desa: Peluang dan Tantangan dalam Meningkatkan Daya Saing Produk Lokal. Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi, 14(2), 89-102.
Ramadana, C. B., Ribawanto, H., & Suwondo. (2021). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Penguatan Ekonomi Desa. Jurnal Administrasi Publik, 1(6), 1068-1076.
Sujarweni, V. W., & Utami, L. R. (2022). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Pembangunan Desa. Jurnal Akuntansi Sektor Publik, 9(1), 34-47.
Sutoro, E. (2020). Desa Membangun Indonesia. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
Yusuf, A. A., & Sumarto, S. (2022). The Impact of the Village Fund Program on Poverty Reduction in Indonesia. Journal of Development Studies, 58(6), 1234-1250.
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2025 Andini Fadhila Hasibuan, Fahmil Fadillah, Rizkiyawan Wijaya, Reni Ria Armayani Hasibuan
Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License.
