APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY AND POLICE DISCRETION IN THE SAFETY OF THE STUDENTS (STUDY AT THE BATU BARA POLICE)
Kata Kunci:
Proportionality Principle, Police Discretion, Student Safety, Law Enforcement, Batu Bara PoliceAbstrak
This study examines legal issues involving public demonstration, police discretion, principle of proportionality. It employs normative legal research with an empirical juridical approach and draws on interviews, statutory regulations, legal literature, official documents. The findings show that the applicable legal framework must be connected to the specific elements and facts of the case. Investigation or implementation also requires consistent documentary records, witness statements, relevant evidence, and procedural safeguards. The study highlights the need for accurate legal reasoning, coherent documentation, institutional coordination, and accountability. These findings support a more consistent application of Indonesian law concerning public demonstration, police discretion.
Referensi
(1) Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Rineka Cipta: Jakarta, 2006.
(2) Asshiddiqie, Jimly, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2016.
(3) Hasibuan, Edi Saputra dan Kurniawan Tri Wibowo, Politik Hukum Kepolisian: Pembentukan Peraturan Kepolisian, Jejak Pustaka: Yogyakarta, 2025.
(4) Huda, Ni’matul, Hukum Tata Negara Indonesia, RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2019.
(5) _________, Hukum Kepolisian, PTIK Press: Jakarta, 2014.
(6) Jurdi, Fajlurrahman, Etika Profesi Hukum, Kencana: Jakarta, 2022.
(7) Kelana, Momo, Hukum Kepolisian, PTIK Press: Jakarta, 2002.
(8) Kunarto, Etika Kepolisian, Cipta Manunggal: Jakarta, 1997.
(9) Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Prenada Media Group: Surabaya, 2005.
(10) Marzuki, Suparman, Etika dan Kode Etik Profesi Hukum, FH UII Press: Yogyakarta, 2017.
(11) _________, Membangun Polisi Sipil: Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan, Kompas: Jakarta, 2007.
(12) _________, Membedah Hukum Progresif, Kompas: Jakarta, 2006.
(13) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.
(14) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(15) Rahardjo, Satjipto, Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia, Kompas: Jakarta, 2002.
(16) Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2018.
(17) Sadjijono, Hukum Kepolisian: Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi, LaksBang Pressindo: Yogyakarta, 2006.
(18) Sadjijono, Memahami Hukum Kepolisian, LaksBang Pressindo: Yogyakarta, 2010.
(19) Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2015.
(20) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(21) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(22) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
(23) Utomo, Warsito Hadi, Hukum Kepolisian di Indonesia, Prestasi Pustaka: Jakarta, 2005.
