NEGLIGENCE OF MEMBERS OF THE NATIONAL POLICE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA IN SUPERVISION OF TEMPORARY PRISONERS OF THE DRUG INVESTIGATION UNIT (CASE STUDY OF EXAMINATION MINUTES NUMBER BP/03/V/2025/SIPROPAM)
Kata Kunci:
police negligence, detainee supervision, discipline, professional ethics, legal accountabilityAbstrak
This study analyzes alleged negligence by Indonesian National Police officers in supervising temporary detainees of the Narcotics Investigation Unit, based on Examination Report Number BP/03/V/2025/SIPROPAM at Batu Bara Police. The research examines forms of negligence, the application of legal rules and supervision procedures, and the forms of legal accountability that may arise. Using empirical legal research supported by statutory and doctrinal materials, the study assesses duty rosters, guard obligations, mutation books, handover practices, cell security, reporting, and supervisory control. The findings show that negligence must be established individually through a clear duty, a departure from the required standard of care, foreseeability and preventability of risk, and a causal connection with the relevant consequence. Accountability may take disciplinary, professional-ethical, administrative, and in certain circumstances criminal forms, but criminal responsibility requires a specific offense, culpa, legally relevant consequence, and causation.
Referensi
(1) Ali, Mahrus. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
(2) Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
(3) Bachtiar. Metode Penelitian Hukum. Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019.
(4) Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Depok: Prenadamedia Group, 2022.
(5) Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
(6) Hiariej, Eddy O.S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
(7) Huda, Chairul. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta: Kencana, 2006.
(8) Irwansyah. Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
(9) Ishaq. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi. Bandung: Alfabeta, 2020.
(10) Jurdi, Fajlurrahman. Etika Profesi Hukum. Jakarta: Kencana, 2022.
(11) Kelana, Momo. Hukum Kepolisian. Jakarta: PTIK Press, 2014.
(12) Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
(13) Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020.
(14) Prasetyo, Teguh. Hukum Pidana. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
(15) Reksodiputro, Mardjono. Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007.
(16) Sadjijono. Memahami Hukum Kepolisian. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2010.
(17) Santoso, Topo. Hukum Pidana: Suatu Pengantar. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.
(18) Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
(19) Supramono, Gatot. Hukum Narkoba Indonesia. Jakarta: Djambatan, 2017.
(20) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(21) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
(22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
(23) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(24) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
(25) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
(26) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(27) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
(28) Putra, Ayranda Eka, Amancik, dan Ismail Jalili. “Analisis Pengurusan dan Perawatan terhadap Tahanan Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Rumah Tahanan Polda Bengkulu.” Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE) 4, no. 4 (2025): 1181–1186.
